PedomanBengkulu.com - Partai Golongan Karya (Golkar) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tahun 1964. Golkar berpartisipasi pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada 1971.
Awalnya partai Golongan Karya tidak resmi menjadi partai politik hingga tahun 1999, ketika Golkar diperlukan untuk menjadi sebuah partai untuk mengikuti pemilihan.
Partai berlambang pohon beringin ini memang mumpuni dalam mengatur pergerakan partai meskipun dalam situasi terburuk pernah terjadi dualisme kepemimpinan, kendati demikian akhirnya Golkar tetap menjadi partai besar.
Dalam menentukan pimpinan partai baik di tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, Partai ini selalu menggunakan peluang untuk merektrut kepala daerah sebagai ketua.
Seperti di tingkat Nasional, partai Golkar dipimpin tokoh-tokoh nasional yang berkprah di pemerintahan, seperti Akbar Tanjung yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPR RI, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden RI, dan beberapa pengusaha seperti Aburizal Bakrie sempat menjadi pimpinan Golkar.
Kepemimpinan dengan menghimpun tokoh-tokoh besar di tingkat nasional ini menjadi salah satu sebab Partai Golkar tetap eksis hingga ke pelosok desa sampai sekarang.
Sedangkan, untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Partai Golkar tetap dengan pola Kepala Daerah menjadi Ketua DPD.
Seperti DPD partai Golkar Bengkulu pernah dipimpin Ridwan Mukti ketika menjabat sebagai Gubernur Bengkulu lalu mengundur kan diri ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK. Kemudian digantikan Rohidin Mersyah yang juga sebagai Gubernur Bengkulu dan kembali mengundurkan diri setelah terjaring OTT KPK.
Partai Golkar dijadwalkan akan menggelar Musda untuk menetapkan Ketua DPD Golkar Bengkulu yang baru. Oleh sebab itu, Golkar harus memilih Ketua yang tidak hanya mempunyai kecerdasan, tetapi juga kemampuan untuk berinteraksi ke intern dan ekstern partai.
"Untuk pemilihan Ketua DPD Golkar, yang harus diperhatikan yakni harus memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tentunya calon tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela, korupsi hingga melawan perintah pimpinan partai,” ujar Zulkarnain Kaka Jodho (ZKJ), Minggu (12/1/2025).
ZKJ menambahkan, pimpinan partai biasanya akan di ambil dari petinggi di pemerintahan. "Itu sudah menjadi kebiasaan Golkar dalam memilih Ketua DPD," ucapnya. (Tok)
