PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu berupaya menekan harga bahan pangan pokok agar tetap stabil di tingkat konsumen.
Hal ini disampaikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi, dalam rapat lintas sektoral bersama pemangku kepentingan di Ruang Rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Selasa (25/2/2025).
"Rapat ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan aman menjelang HBKN. Arahan dari Presiden jelas: harga bahan pokok tidak boleh naik, kecuali harga gabah kering panen milik petani. Selain menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, pemerintah juga ingin memastikan petani dan peternak mendapatkan harga yang layak," ujar Haryadi.
Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.3/378/IJ tertanggal 20 Februari 2025, pemerintah daerah di seluruh Indonesia diminta menggelar operasi pasar menjelang Ramadan dan Idulfitri. Operasi pasar ini bertujuan menjaga pasokan serta mengendalikan harga pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Dalam upaya tersebut, Pemprov Bengkulu menerapkan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi dan memastikan masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyoroti empat langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pangan.
Pertama, melakukan pendataan stok dan harga bahan pangan secara berkala. Kedua, mengantisipasi potensi gejolak pasokan dan harga dengan langkah preventif.
Ketiga, memperketat pemantauan serta pengawasan distribusi pangan. Keempat, memperkuat kerja sama antar daerah, terutama bagi wilayah yang mengalami defisit pangan atau berpotensi mengalami lonjakan harga.
"Kami berharap harga bahan pokok selama Ramadan tetap stabil, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, operasi pasar besar-besaran akan dilakukan untuk memastikan harga tetap terkendali," ujar Wahyu.
Ia juga menegaskan bahwa keseimbangan harga harus menguntungkan semua pihak.
"Tugas pemerintah adalah memastikan semua pihak tersenyum: petani dan peternak mendapatkan harga yang layak, konsumen tidak terbebani, dan pengusaha tetap mendapat keuntungan," tutupnya.
