PedomanBengkulu.com, Jakarta - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) telah menetapkan rencana untuk berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kemeninveshil/BKPM) guna membahas sejumlah pengaduan masyarakat.
Anggota BAP DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, rapat dengar pendapat yang bakal dilakukan bersama Kemeninveshil/BKPM itu akan membahas sejumlah pengaduan masyarakat terutama yang berkaitan dengan izin Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Kesempatan ini akan saya gunakan juga untuk menyampaikan sejumlah masukan-masukan yang disampaikan masyarakat Bengkulu agar bisa mendapatkan respon dari pemerintah pusat," kata Hj Leni Haryati John Latief, Kamis (6/2/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, saat ini di Bumi Merah Putih masih banyak tantangan pembangunan yang penyelesainnya membutuhkan komitmen, kesungguhan, dan kekompakan bersama antara lembaga dan instansi.
"Jalan tol yang belum selesai sehingga konektivitas antar wilayah provinsi dan antar kabupaten kota di provinsi Bengkulu belum begitu lancar, belum optimalnya penggarapan potensi sektor pariwisata, komoditas unggulan yang belum terkelola secara maksimal dan lain-lain," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini menekankan, Bumi Merah Putih mestinya telah memiliki kawasan prioritas yang dapat dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk memacu perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Beberapa tahun belakangan sebenarnya Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah berusaha untuk menjadikan Pelabuhan Pulau Baai menjadi kawasan ekonomi khusus, tapi terkendala pendangkalan alur di kawasan tersebut. Minimnya pasokan BBM (bahan bakar minyak, red) ke Bengkulu salah satunya karena persoalan ini juga," jelas Hj Leni Haryati John Latief.
Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI ini menambahkan, ke depan ia akan terus berupaya melalui kewenangan yang ada padanya untuk mendorong Pelabuhan Pulau Baai menjadi zona ekonomi penting di Provinsi Bengkulu.
"Karena memang Bengkulu butuh pelabuhan yang bisa mengekspor komoditas seperti batu bara, sawit, karet, kopi dan komoditas-komoditas unggulan lainnya dengan lancar. Mudah-mudahan dengan gubernur baru yang sebentar lagi dilantik kita bisa berkolaborasi memajukan Bengkulu," demikian Hj Leni Haryati John Latief. [**]
