PedomanBengkulu.com, Jakarta - Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD pemerintah melakukan langkah penghematan anggaran. Kekhawatiran bahwa kebijakan ini menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mahalnya biaya pendidikan meluas di kalangan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, pemerintah hendaknya ekstra hati-hati dalam memutuskan kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat seperti efisiensi atau penghematan anggaran ini.
"Saya mendapatkan banyak masukan dari konstituen saya di Bengkulu mengenai dampak buruk yang akan terjadi dari kebijakan efisiensi ini, terutama mengenai bakal adanya PHK besar-besaran dan naiknya biaya pendidikan di perguruan tinggi," kata Hj Leni Haryati John Latief, Kamis (27/2/2025).
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, meski pemerintah telah mengklarifikasi bahwa kebijakan efisiensi bukan tidak berarti akan adanya PHK massal dan tak akan pengaruhi kebijakan perguruan tinggi terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) namun kebijakan ini tetap meresahkan.
"Saya bukan tidak setuju dengan kebijakan efisiensi, tapi seharusnya pemerintah bisa memberikan penjelasan yang terang benderang kepada masyarakat sehingga tidak sampai menimbulkan kegelisahan. Buktinya TVRI dan RRI sempat memberhentikan kontributornya," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini menekankan, sejumlah pengamat ekonomi telah menyampaikan pandangan bahwa pemangkasan anggaran secara besar-besaran berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.
"Saya bukan minta kebijakan efisiensi ini dicabut, tapi dikaji kembali secara matang. Kalau nggak bisa jadi bumerang. Harapannya maju, tapi kalau nggak hati-hati malah justru yang terjadi nanti kemunduran. Bisa jadi pengangguran meningkat, pelayanan publik menurun, pembangunan jadi stagnan, dan lain sebagainya," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, bila pemerintah tetap akan melanjutkan kebijakan efisiensi ini, ia berharap anggaran yang dipangkas benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri tanah air, penguatan pangan dan melakukan teknologisasi di semua bidang.
"Kalau pemerintah ragu mampu membuat lompatan besar kemajuan pada segala bidang setelah adanya kebijakan efisiensi ini, maka lebih baik dikoreksi sejak kini. Jangan malah nanti membuat layanan publik melemah," demikian Hj Leni Haryati John Latief. [**]
