PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) menilai bahwa kewenangan kepala daerah di dalam Undang-Undang (UU) perlu diperkuat seiring pelaksanaan otonomi dan desentralisasi. Hal ini dinilai perlu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Anggota Komite I DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, penguatan peran kepala daerah tersebut penting mengingat saat ini kepala daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur daerahnya misalnya dalam masalah perizinan yang sebagian besar diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Beberapa tahun terakhir marwah kepala daerah kian mumadar. Apalagi sejak sejumlah kewenangan daerah ditarik pusat khususnya setelah terbitnya UU Cipta Kerja dan UU Minerba. Maka DPD menilai ke UU tentang Pemerintah Daerah mesti direvisi agar peran daerah yang melemah dapat kembali prima," kata Hj Leni Haryati John Latief, Jumat (14/3/2025).
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, beberapa poin yang akan dikaji dalam perbaikan regulasi Pemerintah Daerah tersebut adalah mengenai perlindungan hukum bagi pejabat daerah agar tak lagi ragu dalam mengambil keputusan lantaran takut terjerat kasus hukum.
"Faktanya banyak kepala daerah merasa mengalami kriminalisasi kebijakan akibat perbedaan interpretasi aturan. Padahal mereka sudah mengambil kebijakan berdasarkan kajian rasional. Jadi regulasi ke depan harus mengatur dengan jelas batasan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, di samping itu yang perlu diperhatikan adalah mengenai pendapatan kepala daerah seperti bupati atau wali kota patut untuk dikaji ulang.
"Pendapatan bupati atau wali kota saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang terus meningkat. Sejak dulu belum pernah ada penyesuaian yang signifikan padahal beban kerjanya makin berat," tutur Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, saat ini tuntutan akan pelayanan publik yang semakin prima, pembangunan daerah yang pesat, serta tanggung jawab terhadap berbagai kebijakan pusat dan daerah yang dihadapi oleh kepala daerah cenderung terus meningkat.
"Gajinya nggak mesti besar, tapi harus proporsional antara beban kerja dengan tanggung jawab yang diemban. Mereka yang mampu meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat layak diberi insentif untuk memotivasi kepala daerah senantiasa buat terobosan," demikian Hj Leni Haryati John Latief. [**]
