PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Pendangkalan pintu alur pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terus membawa dampak buruk. Selain membuat ekonomi melambat karena lalu lintas kapal terganggu, lebih dari 4.000 ribu warga di Pulau Enggano dikabarkan terancam mengalami krisis pangan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku selaku pemegang saham penuh mewakili Negara Republik Indonesia atas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II mesti turun tangan mengatasi pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai.
"Informasi yang saya dapatkan saat ini kondisi masyarakat Pulau Enggano sudah sangat kritis. Bukan cuma transportasi yang lumpuh, tapi sembako juga sudah menipis. Ini perlu segera diatasi sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi," kata Hj Leni Haryati John Latief, Kamis (10/4/2025).
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, Kementerian BUMN harus turun tangan mencarikan solusi mengenai pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai mengingat PT Pelindo II Bengkulu telah berupaya melakukan pekerjaan pengerukan namun belum mencapai target.
"Langkah cepat harus segera diambil, entah dengan mengirim bahan sembako lewat jalur lain, atau mengirimnya lewat pesawat Hercules sambil terus berupaya menanggulangi pendangkalan alur pelabuhan. Jangan tunggu perut masyarakat Enggano dalam keadaan kosong," tandas Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini menekankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti duduk bersama melakukan koordinasi yang baik agar persoalan Pulau Enggano yang terancam terisolir dapat segera diatasi.
"Alat berat dan mesin penyedot pasir yang dikerahkan PT Pelindo II Bengkulu terbukti belum mampu membuka pintu alur yang nyaris tertutup sedimentasi pasir sesuai dengan target yang ditetapkan. Kementerian BUMN harusnya punya alat yang lebih canggih untuk mengatasi persoalan ini," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, ke depan regulasi yang ada harus mampu mengantisipasi dengan baik ancaman keterisolasian yang berpotensi dialami oleh pulau-pulau terluar yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saat-saat darurat Pemerintah Pusat harus segera turun tangan untuk mengatasi ancaman keterisolasian yang dialami oleh pulau-pulau terluar seperti Enggano. Indonesia punya banyak sekali pulau. Mestinya kejadian di Enggano ini tidak perlu terjadi kalau pemerintah siap," demikian Hj Leni Haryati John Latief. [**]
