Baca juga: Dana Pendidikan 36,6 Persen di APBD, Helmi-Linda Diminta Buat Terobosan
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah ketika menyampaikan sambutannya di acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan PNS Formasi Umum Golongan III Angkatan III, IV dan V, di Aula Badan Diklat Provinsi Bengkulu, Rabu (13/4/2016).
"Satu kabupaten membuat satu sekolah khusus anak-anak miskin, biaya digratiskan semua dan dilatih keahliannya. Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan," kata Rohidin.
Sementara itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN di pusat dan 20 persen di APBD. Namun, pada tahun ini Pemprov Bengkulu belum sanggup merealisasikan amanat Undang-undang tersebut. Dalam APBD 2016, anggaran pendidikan dianggarkan baru sebesar Rp 150 miliar dari total APBD sebesar Rp 2,2 triliun.
Pembangunan sektro pendidikan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemrintah Daerah, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi untuk sektor pendidikan hanya mencakup Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, sedangkan pendidikan tingkat PAUD dan 9 tahun wajib bejalar menjadi wewenang pemerintah Kabupaten/Kota.
Sebelumnya, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga mewacanakan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi mesti dapat mendukung kebutuhan investasi. Ia berharap sekolah SMK dapat diminati siswa lulusan SMP. Pendirian sekolah keahlian diharapkan menunjang pembangunan industri di Bengkulu juga bisa semakin banyak. Dengan banyaknya industri tersebut otomatis lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebih lebar. (Zefpron Saputra)
