Baca juga : 48 Tahun Bengkulu, Kerja Keras Atasi Kemiskinan dan Pengangguran
Pengangguran sendiri sering disebut-sebut sebagai biang timbulnya kemiskinan, kemiskinan biang timbulnya kebodohan, kebodohan biang timbulnya kriminalitas, dan banyak rentetan-rentatan lainnya yang memundurkan gerak maju peradaban suatu daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu, per Agustus 2016, angka pengangguran terbuka di Bumi Rafflesia mencapai 3,3 persen atau dari 100 angkatan kerja, terdapat tiga orang yang menganggur. Dari kelompok usia muda, jumlahnya pengguran itu mencapai 11,51 persen atau dari 100 angkatan kerja, dari penduduk berusia 15-24 tahun, terdapat 12 orang yang menganggur.
Masih menurut BPS Bengkulu, jumlah angkatan kerja sendiri di Bengkulu ada sebanyak 904,3 ribu orang. Sebanyak 58,49 persen diantaranya merupakan pekerja di sektor informal seperti tukang bakso, tukang ojek, warung asongan, pedagang kaki lima dan lain-lain.
Hanya saja, pekerja sektor informal ini adalah kelompok yang rentan. Tanpa perlindungan berupa modal dan tempat usaha yang memadai, ada banyak contoh pekerja sektor informal yang akhirnya kembali terlempar sebagai pengangguran, atau bekerja dengan upah yang rendah tanpa jaminan sosial dan perlindungan hukum, terombang-ambing seiring derap laju usaha para pengusaha bermodal besar.
Disisi lain, Pemerintah yang gagal menciptakan lapangan pekerjaan adalah Pemerintahan yang mengingkari amanat konstitusi. Tak heran sejumlah Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara dan terobosan untuk menekan angka pengangguran tersebut.
Misalnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pada Mei 2017 kemarin, Pemkab Rejang Lebong mengucurkan anggaran Rp 1,5 miliar untuk warga yang menjalankan usaha kecil di rumah.
Baca juga : Pemkab Rejang Lebong Kucurkan Pinjaman Tanpa Bunga
Penerima harus membentuk kelompok beranggotakan 10 hingga 15 orang, lalu mengajukan syarat ke dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Rejang Lebong. Dinas kemudian menggulirkan pinjaman 300 ribu yang diangsur pengembaliannya satu bulan sekali sebesar Rp 30 ribu.
Pemerintah Kota Bengkulu lebih fantastis. Kucuran anggaran itu mencapai Rp 13,5 miliar yang dilakukan sejak tahun 2013. Tahun 2016 kemarin, total dana yang sudah bergulir mencapai Rp 38.775.900.000 yang diterima oleh 12.851 penerima manfaat.
Pada tahun 2018 nanti, Walikota Bengkulu Helmi Hasan bahkan telah bertekad untuk agar anggaran yang Rp 13,5 miliar itu ditambahkan terus secara berangsur-angsur hingga mencapai Rp 53,5 miliar sehingga setiap kelurahan di Kota Bengkulu dapat mengakses dana bergulir itu sebesar Satu Miliar Satu Kelurahan.
Baca juga : Samisake Terus Tumbuh Menciptakan Lapangan Kerja Baru
Upaya mengentaskan pengguran di Kota Bengkulu akan lebih maksimal dengan kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Fadhilah yang kantornya telah dibangun di Jalan Soeprapto. Dengan kendali Pemerintah, BPRS Fadhilah bisa memberikan pinjaman lunak kepada warga yang memang betul-betul ingin bekerja namun terkendal modal.
Dengan Dana Bergulir Samisake disatu sisi, BPRS Fadhilah disisi lain, upaya untuk mengentaskan pengangguran itu akan mencapai hasil yang benar-benar maksimal. Apalagi bila Pemerintah Provinsi bersedia mengucurkan anggaran ke kabupaten/kota dalam bentuk Bantuan Keuangan Provinsi kepada daerah-daerah yang melaksanakan program pinjaman lunak tersebut.
Bila Pemerintah tak mampu bekerja sendiri, Pemerintah bisa melibatkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bengkulu yang baru-baru ini telah membentuk kepengurusan baru. Sebagai organisasi, HIPMI merupakan wadah strategis bukan hanya untuk mendorong agar generasi muda bersedia bekerja secara produktif, namun juga menjadi alat kontrol yang efektif agar pinjaman yang diberikan Pemerintah kepada warganya dapat kembali.
Alat kontrol itu sendiri bukan hanya organisasi semacam HIPMI. Masjid, gereja, kelompok pengajian, hingga perkumpulan mahasiswa pasti mampu menjadi wadah yang efektif bagi para pengangguran yang mendapatkan modal usaha, dan bekerja secara produktif menggunakan modal Pemerintah.
Peran yang hebat juga bisa dilakukan oleh situs-situs media online yang saat ini tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Melalui tangan-tangan yang terampil dalam mengemas informasi, media online bisa menjadi garda depan promosi dari usaha-usaha yang dilahirkan oleh para peminjam dana Pemerintah.
Yang tak kalah penting adalah pelatihan teknis, atau kemampuan praktis, agar para pengangguran dapat menjalankan modal pinjaman secara efektif. Sebab, tukang ojek sekarang harus bersaing dengan ojek online, bisnis pertokoan sekarang harus berbagi keuntungan dengan bisnis online, warung klontongan akan tergusur dengan ritel modern, dan lain-lain.
Yang juga tak kalah pentingnya adalah menata dan membangunkan tempat usaha yang memadai, aman secara hukum, indah dipandang, tak menganggu hak pejalan kaki, bagi para peminjam yang telah meyakini bahwa usaha yang akan mereka jalankan akan berkembang. Dengan tempat yang memadai, usaha peminjam pasti akan mudah untuk dikembangkan.
Bila semua komponen-komponen di atas mampu merajut gerak bersama, semua lahan-lahan tertidur pasti mampu dibangunkan untuk melayani kepentingan manusia yang serius ingin bekerja, memuliakan dirinya kepada Tuhan dengan cara yang baik dan halal. Dan Bengkulu nol persen pengangguran pun akhirnya dapat terwujud. Semoga.
